Nama : Bima Candra Nugroho
NPM : 11316421
Kelas : 1TA05
I. Banyaknya Gedung Bertingkat yang Mengakibatkan Semakin Berkurangnya Daerah Resapan.
Zaman kini semakin modern, memaksa manusia melakukan perubahan dan pembangunan. Banyak pembangunan yang berdampak pada lingkungan. Sayangnya, banyak dampak negatif dari pembangunan-pembangunan itu. Salah satu contohnya adalah pembangunan gedung-gedung yang terjadi dimana-mana. Pembangunan gedung-gedung memang marak terjadi di Perkotaan, tetapi semakin zaman maju, Desapun banyak dibangun gedung. Mungkin memang tak sebesar dan setinggi gedung yang dibangun di Perkotaan namun dampak yang dihasilkan cukup besar. Untuk membuat satu gedung memerlukan banayak lahan sehingga lahan pesawahan, perkebunan, maupun ladang dikorbankan untuk membuat gedung. Tentu saja ini sangat mengganggu ekosistem alam. Keseimbangan alampun terganggu, rantai makanan terputus, banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan dimangsa pemangsanya,berkurangngnya bahan makanan bagi manusia dan hewan,inilah dampak negatif yang terjadisaat pembangunan satu gedung yang mengorbankan alam dan lingkungan sekitar. Akibat paling buruk yang ditimbulkan dari pembangunan gedung ¡V gedung bertingkat adalah banjir. Banjir adalah permasalahan yang sangat serius dan diperlukan penanganan sesegera mungkin. Di kota ¡V kota besar seperti Depok, sedikitnya daerah resapan air akibat pembangunan kota yang tidak merata adalah penyebab utama terjadinya banjir. Banyaknya gedung ¡V gedung pencakar langit yang memakan banyak lahan dalam pembangunannya menyebabkan air hujan tidak dapat diserap dengan sempurna oleh tanah. Berkurangnya daerah resapan air bisa menjadi penyebab berbagai
masalah. Daerah resapan air selama ini dikesampingkan fungsinya padahal fungsinya itu sangat vital. Daerah resapan air pada hakikatnya adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. Dan Jika dibiarkan tanpa adanya penanganan khusus, dampak yang diakibatkan akan semakin besar.
( Banjir Akibat Kurangnya Daerah Resapan Air)
Kondisi makin parah karena saat ini banyak pembangunan gedung bertingkat yang memiliki ruang bawah tanah (basement) hingga beberapa tingkat. Menurut Bambang Eryudhawan, anggota tim penasihat arsitektur kota DKI Jakarta, pembangunan basement merupakan tuntutan pemilik gedung untuk menyediakan ruang parkir sebanyak-banyaknya, agar kendaraan pengunjung gedung tak diparkir di tepi jalan. ¡§Bahkan ada beberapa gedung yang minta izin membangun basement hingga enam dan tujuh lantai,¡¨ kata Bambang. ¡§Padahal pembangunan ke bawah seperti itu menekan aliran air tanah.¡¨
( Daerah Perkotaan yang Dipenuhi oleh Gedung ¡V Gedung Bertingkat )
Peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harusnya meratakan pembangunan himgga ke daerah ¡V daerah terpencil, tidak hanya di kota ¡V kota. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa daerah resapan sangat berperan penting dalam penanggulangan banjir. Maka dari itu, pemerintah harus menyediakan lahan hijau sebagai daerah resapan untuk menghindari bencana banjir.
Masyarakat juga harus mengerti akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Pembangunan gedung ¡V gedung bertingkat yang dilakukan secara besar ¡V besaran oleh berbagai macam perusahaan haruslah segera dikurangi. Mereka harusnya mengerti bahwa pembangunan gedung ¡V gedung bertingkat yang dilakukan secara besar ¡V besaran ini dapat mengurangi daerah resapan air yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan banjir.
Selain itu, ide ¡V ide kreatif dari para insinyur teknik sipil juga sangatlah diperlukan. Rancangan ¡V rancangan bangunan kreatif yang ramah lingkungan juga dapat mengurangi permasalahan yang ada. Para insinyur teknik sipil harus dapat merencanakan pembangunan yang tidak berdampak negatif pada alam. Sistem penataan kota yang baik sangatlah diperlukan. Dengan memperhatikan lahan yang digunakan, daerah resapan air yang memiliki peranan penting akan tetap terjaga keberadaannya.
II. Banyaknya Pemukiman Kumuh Akibat Kepadatan Penduduk
Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan ke-4 jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati China (1,35 milyar jiwa), ke-2 India (1,260 milyar jiwa) dan ke-3 Amerika Serikat (314 juta jiwa). Sementara itu, hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa dapat dijelaskan dengan melihat faktor geografis, khususnya faktor fisik berupa tanah yang lebih subur dan faktor sejarah. Kerajaan-kerajaan banyak berkembang di Pulau Jawa sehingga Pulau Jawa berkembang menjadi pusat aktivitas penduduk saat ini di Indonesia. Tidak meratanya penyebaran penduduk ini diakibatkan oleh kurang meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya fokus membangun sekolah, perguruan tinggi, ataupun perusahaan hanya didaerah perkotaan. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di pedesaan lebih memilih untuk merantau ke kota ¡V kota. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini tentunya membawa dampak yang negatif. Salah satunya adalah banyaknya pemukiman kumuh yang menjadi sisi buruk dari kota. Padatnya penduduk tentunya membuat lahan untuk kawasan tempat tinggal menjadi sedikit. Karena itulah muncul kompleks perumahan kumuh di daerah perkotaan. Selain itu, padatnya penduduk juga berdampak pada tingginya angka pengangguran. Banyaknya orang miskin yang kurang beruntung inilah yang juga menjadi faktor penyebab munculnya pemukiman kumuh di daerah perkotaan.
( Pemukiman Kumuh )
Pemerintah harus segera mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan diatas. Langkah ¡V langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh pemerintah antara lain adalah ;
„h Menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.
„h Melaksanakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk
„h Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. „h Membuka lapangan kerja sebanyak mungkin di daerah daerah sehingga mencegah urbanisasi
„h Pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan hanya untuk pejabat saja.
„h Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga mengurangi kemiskinan
„h Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah sehingga kegiatan ekonomi tidap terpusat di daerah perkotaan saja.
„h Program Bantuan Rakyat Miskin dialihkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.
„h Pemerintah mengadakan pemerataan pembangunan sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dan terisolir.
III. Kurangnya Infrastruktur / Fasilitas Umum yang Disediakan oleh Pemerintah
Sesuai Undang ¡V Undang No: 38 Tahun 2004 tentang jalan tidak diatur secara jelas perihal fasilitas untuk pejalan kaki. Dalam Peraturan Pemerintah No: 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 22, diuraikan secar umum tentang perlunya jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
Dalam Undang ¡V Undang No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dinyatakan dengan tegas pada paragrap 2 tentang Penggunaan dan Perlengkapan Jalan pada pasal 25 dan 26 yang tertulis sebagai berikut :
Pasal 25; Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum WAJIB dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
1. Rambu lalu lintas;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Alat penerangan jalan;
5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, Dan Penyandang Cacat; dan Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum harusnya disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama karena hal ini juga telah diatur dalam Undang ¡V Undang secara tegas. Tapi kenapa dibeberapa tempat masih ada yang infrastruktur dan fasilitas umumnya belum tersedia sebagaimana mestinya.
Pemerintah harusnya sadar bahwa fasilitas ¡V fasilitas umum tersebut sangatlah penting kegunaannya. Jadi, pemerintah harus menyediakan segala bentuk infrastruktur / fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat.
(Jembatan Penyebrangan Orang / JPO)
Jembatan Penyebrangan adalah salah satu bentuk fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan aadanya JPO, orang ¡V orang yang hendak menyebrang tidak perlu menggunakan badan jalan untuk menyebrang. Dengan begitu, mereka tidak akan mengganggu lajunya lalu lintas dan hal ini akan menghindarkan dari permaslahan macet.
Selain itu, trotoar bagi pejalan kaki juga diperlukan keberadaannya bagi para pejalan kaki. Lampu ¡V lampu jalan untuk penerangan di malam hari juga sangat diperlukan. Tidak hanya di jalan ¡V jalan besar saja, tapi juga dalam jalan ¡V jalan kecil / gang ¡V gang perumahan masyarakat sekitar.
Fasilitas ¡V fasilitas umum yang disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil dari keperluan penduduk demi kepentingan bersama. Jadi pemerintah harus segera menyediakan fasilitas ¡V fasilitas umum tersebut bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan merasa diperhatikan, tidak diacuhkan oleh pemerintah mereka sendiri. Dengan begitu akan tercipta suatu kesejahteraan sosial.
EmoticonEmoticon